Mounture.com — Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana meluncurkan 483 skema okupasi nasional dari 34 bidang pariwisata sebagai langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor ini.
Program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang bertujuan menghadirkan standar kompetensi yang jelas, terstruktur, dan diakui secara nasional.
“Dokumen ini menjadi panduan strategis bagi profesi kepariwisataan di Indonesia dalam membangun standar kompetensi yang jelas,” ujar Menpar.
Peluncuran ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan “Aksi Nyata Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV)” yang berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat.
BACA JUGA: Jalur Pendakian Gunung Semeru Resmi Dibuka 24 April 2026, Kuota 200 Orang per Hari
Skema okupasi nasional ini merupakan tindak lanjut arahan Prabowo Subianto dalam mempercepat peningkatan kualitas SDM melalui jalur vokasi.
Kehadiran skema ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan industri dengan kualitas tenaga kerja, sehingga SDM pariwisata Indonesia dapat lebih adaptif, produktif, dan kompetitif di tingkat global.
Menpar mengungkapkan, hingga Agustus 2025 sektor pariwisata telah menyerap sekitar 25,91 juta tenaga kerja dan jumlah tersebut masih berpotensi terus meningkat.
Indonesia dinilai memiliki kekuatan besar dari sisi bonus demografi yang didominasi usia produktif. Oleh karena itu, penguatan kompetensi tenaga kerja menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan.
Dalam mendukung hal tersebut, Kementerian Pariwisata mengelola enam Politeknik Pariwisata yang secara konsisten mencetak lulusan siap kerja.
Selain itu, berbagai program pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi juga terus diperluas, mulai dari pelatihan pemandu wisata, peningkatan kemampuan bahasa, hingga penguatan kapasitas di berbagai subsektor pariwisata.
BACA JUGA: Adyatama Tour Gandeng Amazing Thailand, Hadirkan Paket Liburan Wellness dengan Bonus Thai Massage
Pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus melalui pelatihan yang mencakup penguatan kemampuan manajerial hingga penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan.
Seluruh upaya ini diperkuat dengan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai acuan dalam pengembangan pelatihan dan sertifikasi.
Dengan standar yang semakin kuat, pemerintah optimistis sektor pariwisata akan melahirkan tenaga profesional yang mampu bersaing sekaligus mendorong perubahan di tingkat nasional maupun global.
“Upaya ini diharapkan menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan pariwisata Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menpar.
Ke depan, dokumen skema okupasi nasional bidang pariwisata ini akan segera tersedia dan dapat diunduh melalui situs resmi Kementerian Pariwisata.
(mc/pd)
