Orangutan di TNBBB (dok. KLHK)
Mounture.com — Kabar gembira kembali datang dari kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR), di mana telah lahir bayi orangutan dari induk bernama Desi (12 tahun) yang merupakan orangutan rehabilitan yang dilepasliarkan pada 26 November 2016 lalu.
Anak Desi yang baru berusia beberapa hari terpantau oleh tim monitoring pada 10 Juni 2020, kemudian diberi nama Dara oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Kelahiran bayi dari induk Desi menjadi kelahiran yang keempat dari program pelepasliaran orangutan yang dilaksanakan Balai TNBBBR bersama mitra.
Dua kelahiran yang termonitor oleh tim yaitu dari induk rehabilitan Desi dan Shila berasal dari program pelepasliaran bekerjasama dengan mitra Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) di wilayah TNBBBR Kalimantan Barat dan dua kelahiran lainnya dari induk rehabilitan Ijum dan Aulin berasal dari program pelepasliaran bekerjasama dengan mitra Yayasan Borneo Orangutan Survival (Yayasan BOS) di wilayah TNBBBR Kalimantan Tengah.
Menteri KLHK juga memberikan nama-nama untuk 3 anak orangutan lainnya yaitu Surya (jantan, anak Shila), Indra (jantan, anak Ijum) dan Aditya (jenis kelamin belum diketahui, anak Aulin).
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Wiratno, menuturkan bahwa dengan adanya kelahiran di alam bayi orangutan dari induk hasil pelepasliaran, merupakan indikator penting dan bersejarah karena menjadi bukti keberhasilan program rehabilitasi, pelepasliaran dan terjaganya habitat mereka di hutan TNBBBR.
“Hal ini juga menunjukkan adanya kerjasama yang sinergis dengan mitra-mitra terkait dalam konservasi orangutan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,” katanya dalam keterangan tertulisnya, baru-baru ini.
Selain itu, kata dia, keterlibatan masyarakat di sekitar lokasi dalam kegiatan pelepasliaran hingga pemantauan satwa, diharapkan dapat meningkatkan kesadarannya untuk turut melestarikan orangutan dan habitatnya di kawasan TNBBBR.
“Kita menyadari bahwa upaya konservasi tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, kita perlu bergandengan dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga lain, masyarakat setempat, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga masyarakat,” tutur dia. (MC/RIL)
