Mounture.com — Pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism dinilai sebagai aspek terpenting bagi pengembangan sektor pariwisata di era kenormalan baru pascapandemi Covid-19. Aspek tersebut diterapkan seiring kebijakan protokol kesehatan yang ditunjang oleh kesiapan-kesiapan di daerah-daerah tujuan wisata.
Plt. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Frans Teguh, menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan akan menjadi sebuah pilihan dan konsekuensi dari bagian pengembangan pariwisata, setelah pandemi Covid-19.
Menurutnya, ke depan yang perlu kita perkuat yakni bagaimana pariwisata berpusat kepada manusia atau people-centered tourism atau community based tourism yang mencakup peningkatan diversifikasi produk, pelayanan sesuai dengan kebutuhan perilaku masyarakat, pola pelayanan serta upaya meningkatkan kekuatan kearifan lokal yang akhirnya menjadi unique selling point.
“Hal itu yang harus dijaga, dirawat dan dikelola dengan dukungan kualitas sumber daya manusia ke depan. Selain itu perlu diterapkan nilai keberlanjutan domestik seperti resiliens dan kearifan lokal, serta pariwisata yang berkeseimbangan,” katanya di Jakarta, baru-baru ini.
Dia menjelaskan, untuk menerapkan pariwisata berkelanjutan lebih luas dibutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Saat ini, lanjut dia, para pihak pariwisata memiliki momentum untuk untuk membenahi, menata dan menyiapkan strategi dan langkah reopening atau rebound pemulihan pariwisata.
“Pemerintah menawarkan konsep dan strategi untuk mengaplikasikan skema dan pola pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan parameter dan indikatornya secara komprehensif termasukan dalam upaya penanganan krisis dan aspek kebersihan, kesehatan dan keselamatan,” tutur Frans.
“Program pariwisata berkelanjutan bukan hanya kerja sektoral, tapi harus menyeluruh baik masyarakat, pemerintah, akademisi, dan lainnya, atau yang biasa kita sebut pentahelix. Berbagai disiplin ilmu dan stakeholder harus bekerja bersama-sama dan memperbaiki asoek tata kelola, aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan untuk meningkatkan daya saing, reputasi dan kepercayaan publik serta nilai keberlanjutan sumber daya kepariwisataan,” ujarnya. (MC/RIL)
Foto: dok. Kemenparekraf
