Pemadaman karhutla di Gunung Lawu dengan helikopter – Foto: Antara Foto/Siswowidodo
Mounture.com — Ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi, perhatian biasanya tertuju pada luas wilayah yang terbakar, jumlah personel yang dikerahkan, hingga seberapa cepat api dapat dikendalikan.
Namun, di balik proses tersebut terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni biaya penanganan karhutla.
Semakin luas kebakaran dan semakin sulit medan yang dihadapi, kebutuhan sumber daya juga semakin besar. Pemadaman tidak hanya membutuhkan personel dan peralatan di darat, tetapi dalam kondisi tertentu juga memerlukan dukungan helikopter melalui metode water bombing.
Penggunaan helikopter inilah yang membuat biaya operasi dapat mencapai ratusan juta rupiah.
Gambaran mengenai mahalnya operasi water bombing pernah disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beberapa waktu lalu saat menangani kebakaran di kawasan Gunung Arjuno, Jawa Timur pada 2023.
BNPB menyebut kebutuhan biaya operasi water bombing berada di kisaran 11.500 dolar Amerika Serikat (AS) untuk satu jam penerbangan. Pada saat pernyataan tersebut disampaikan, nominal itu setara dengan sekitar Rp150 juta.
Namun, jika nominal tersebut dikonversikan menggunakan nilai tukar terbaru yang tersedia saat ini, sekitar Rp17.885 per dolar AS, nilainya menjadi kurang lebih Rp205,7 juta.
Artinya, secara sederhana, nominal biaya operasi yang dulu disebut sekitar Rp150 juta tersebut kini setara dengan lebih dari Rp200 juta apabila hanya dihitung berdasarkan perubahan kurs.
Perlu digarisbawahi, angka Rp205,7 juta tersebut bukan tarif resmi water bombing pada 2026. Angka itu merupakan hasil konversi nominal 11.500 dolar AS menggunakan kurs terbaru.
Dengan kata lain, pernyataan BNPB beberapa waktu lalu tetap menggunakan patokan 11.500 dolar AS per jam, sementara nilai rupiahnya dapat berubah mengikuti pergerakan kurs.
BACA JUGA: Gunung Bromo Ditutup Total karena Kebakaran, Tiket Bisa Refund atau Reschedule
Besarnya biaya tersebut menjadi lebih mudah dibayangkan ketika operasi harus berlangsung selama berjam-jam.
Jika nominal 11.500 dolar AS per jam dijadikan dasar perhitungan, maka lima jam operasi setara sekitar 57.500 dolar AS, atau sekitar Rp1,03 miliar berdasarkan kurs Rp17.885 per dolar AS.
Sementara jika operasi berlangsung selama 10 jam, nominalnya mencapai sekitar US$115.000, yang jika dikonversikan dengan kurs tersebut setara sekitar Rp2,06 miliar.
Namun, perhitungan ini hanya digunakan untuk menggambarkan skala biaya operasi udara. Biaya aktual sebuah operasi dapat berbeda karena dipengaruhi berbagai faktor, termasuk jenis helikopter, kontrak, durasi penerbangan, kebutuhan bahan bakar, mobilisasi, hingga dukungan operasional lainnya.
Adapun water bombing merupakan metode pemadaman dengan menjatuhkan air dari udara menggunakan helikopter. Metode ini menjadi penting ketika titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Di kawasan pegunungan, misalnya, kondisi medan dapat menjadi tantangan tersendiri. Lereng terjal, vegetasi, akses terbatas, serta lokasi titik api yang jauh dari jalur kendaraan membuat pemadaman dari darat tidak selalu mudah dilakukan.
Helikopter kemudian digunakan untuk menjangkau area yang sulit tersebut. Tetapi penggunaan helikopter tidak berhenti pada biaya penerbangan.
Ada kebutuhan pilot dan kru, bahan bakar, pemeliharaan, mobilisasi, koordinasi dengan tim di darat, hingga pencarian sumber air yang memungkinkan helikopter melakukan pengisian ulang dalam waktu seefisien mungkin.
Karena itu, semakin lama operasi berlangsung, semakin besar pula kebutuhan anggarannya.
BACA JUGA: Kuota Pendakian Rinjani 15-17 Agustus 2026 Penuh, TNGR Tambah Patroli
Membahas biaya penanganan karhutla tidak bisa hanya menghitung water bombing. Di darat, pemerintah juga harus mengerahkan personel pemadam dan berbagai peralatan pendukung.
Tim membutuhkan kendaraan, pompa, selang, alat pelindung diri, bahan bakar, logistik, perlengkapan komunikasi, hingga posko sebagai pusat koordinasi.
Setelah api berhasil dipadamkan, pekerjaan juga belum tentu selesai. Petugas masih harus melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Pada kondisi tertentu, bara yang masih tersisa dapat menyebabkan kebakaran kembali muncul apabila tidak segera ditangani.
Dengan demikian, operasi water bombing hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan biaya penanganan karhutla.
Gambaran besarnya kebutuhan anggaran juga terlihat dari dukungan operasi penanganan karhutla di daerah lain.
Pada 2026, Pemerintah Provinsi Riau melakukan verifikasi terhadap proposal hibah Lanud Roesmin Nurjadin untuk mendukung penanganan karhutla dengan nilai sekitar Rp3,968 miliar.
Anggaran tersebut mencakup kebutuhan seperti penyiapan posko, personel satuan tugas udara, BBM, dan kebutuhan operasional lainnya.
Angka tersebut kembali menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan sistem pendukung yang luas dan tidak hanya berkaitan dengan biaya penerbangan helikopter.
Besarnya biaya operasi water bombing menjadi relevan untuk dibicarakan ketika kebakaran kembali terjadi di kawasan pegunungan, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), belum lama ini.
Kebakaran di kawasan Bromo dilaporkan meluas hingga puluhan hektare dan penanganannya dilakukan melalui pemadaman manual serta dukungan water bombing.
Namun, belum ada angka resmi mengenai total biaya penanganan kebakaran Bromo 2026 yang dapat dijadikan dasar untuk menyebut berapa besar anggaran yang telah dikeluarkan.
Besarnya kebutuhan biaya tersebut memberikan gambaran bahwa karhutla bukan sekadar persoalan memadamkan api.
Sebagai informasi, ketika api masih berupa titik kecil, penanganan dapat dilakukan dengan sumber daya yang relatif lebih terbatas. Namun, ketika kebakaran meluas dan masuk ke kawasan yang sulit dijangkau, kebutuhan personel, peralatan, logistik, bahkan dukungan udara dapat meningkat.
Pada titik tersebut, biaya pemadaman pun ikut membesar. Karena itu, pencegahan dan deteksi dini menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla.
Patroli kawasan, pemantauan titik panas, kesiapsiagaan personel, edukasi masyarakat, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran menjadi langkah yang tidak kalah penting dibandingkan operasi pemadaman.
Patroli kawasan, pemantauan titik panas, kesiapsiagaan personel, edukasi masyarakat, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran menjadi langkah yang tidak kalah penting dibandingkan operasi pemadaman.
Sebab, ketika api sudah membesar, yang harus dihitung bukan hanya luas lahan yang terbakar, tetapi juga berapa banyak sumber daya yang harus dikerahkan untuk menghentikannya.
(mc/ls)
