Kemenpar Tegaskan Komitmen Lindungi Raja Ampat dari Ancaman Tambang

Foto: KKP

Mounture.com — Kementerian Pariwisata menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian Raja Ampat, menyusul menguatnya gerakan nasional #SaveRajaAmpat yang menolak rencana aktivitas pertambangan di kawasan konservasi laut tersebut.

Fokus utama kementerian adalah memastikan pembangunan sektor pariwisata tidak mengorbankan ekosistem maupun hak-hak masyarakat adat.

“Pembangunan, termasuk pariwisata, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, wilayah sosial, dan skala ekonomi,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Untuk memastikan Raja Ampat tetap menjadi ikon pariwisata berkelanjutan Indonesia, Kementerian Pariwisata mengambil sejumlah langkah strategis antara lain:

1. Kunjungan Bersama DPR Serap Aspirasi Masyarakat

Kementerian bersama Anggota Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan ke Raja Ampat, Papua Barat, pada 28 Mei–1 Juni 2025. Dalam dialog terbuka, masyarakat dan tokoh adat menyuarakan penolakan terhadap izin pertambangan baru, khususnya tambang nikel, yang dinilai mengancam ekosistem laut dan identitas budaya Raja Ampat.

DPR menyatakan akan membawa isu ini ke rapat nasional dan mendorong evaluasi izin tambang oleh pemerintah pusat.

BACA JUGA: Libur Sekolah 2025, Pemerintah Beri Diskon Tiket dan Tol untuk Dongkrak Wisata Lokal

2. Komitmen Bersama Pemerintah Daerah

Pada Rabu (4/6), Menteri Pariwisata Widiyanti menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Keduanya sepakat untuk mempertahankan Raja Ampat sebagai kawasan konservasi laut, bagian dari Geopark UNESCO, dan destinasi unggulan Indonesia yang bebas dari industri ekstraktif.

3. Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pada Kamis (5/6) membahas strategi jangka panjang perlindungan Raja Ampat. Pemerintah tengah mengkaji skema mendorong quality tourism berbasis pariwisata berkelanjutan dan investasi hijau, yang memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.

Menteri Widiyanti menegaskan, arah kebijakan pembangunan Raja Ampat akan berpedoman pada tiga prinsip utama: keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan ketahanan ekosistem.

“Raja Ampat bukan hanya milik kita hari ini, tapi juga generasi masa depan. Kita harus pastikan daerah ini tetap indah, lestari, dan bermanfaat bagi masyarakat lokal,” tutup dia.

(mc/ril)