Mounture.com — Sebagai upaya memperkuat resiliensi nasional dan daerah dalam menghadapi tantangan pendanaan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) serta Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan RI menggelar Seminar Inovasi Pendanaan Bencana pada Rabu, 10 September 2025.
Seminar bertema “Pemanfaatan Pooling Fund Bencana dan Dana Perubahan Iklim untuk Meningkatkan Resiliensi Lokal dan Nasional” ini menjadi pembuka rangkaian konferensi dalam The 4th Asia Disaster Management & Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) 2025 di JIExpo, Jakarta Pusat.
Tujuannya untuk memperluas wawasan, memperkuat kapasitas daerah, dan meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya instrumen pembiayaan bencana yang cepat, efektif, dan berkelanjutan.
BACA JUGA: Curug Candung Tasikmalaya: Air Terjun Asri di Tengah Hutan Pinus
Pooling Fund Bencana atau Dana Bersama Penanggulangan Bencana merupakan kebijakan inovatif yang bertujuan melindungi keuangan negara, memperkuat kapasitas pendanaan pusat maupun daerah, serta melengkapi skema dana bencana yang sudah ada. Dana ini dikumpulkan dari sumber sah, termasuk APBN dan APBD.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menegaskan bahwa Pooling Fund Bencana berpeluang besar untuk berkembang. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri karena bencana bersifat tidak pasti dan tidak terprediksi. Oleh karena itu, diperlukan pola investasi berkelanjutan untuk mengurangi risiko bencana.
BACA JUGA: KAI Group Layani 328 Juta Pelanggan hingga Agustus 2025, Naik 8,51%
Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kemenkeu, Suska, memastikan bahwa Pooling Fund Bencana tidak akan mengurangi alokasi dana bencana yang ada. Mekanisme partisipasi pemerintah daerah juga tengah disusun agar lebih optimal.
Sementara itu, Ketua Tim Asuransi dan Perlindungan Sosial Kemenkeu, Roki Gangsar Winoto, menjelaskan bahwa mekanisme transfer risiko sedang dikaji untuk multilayering pendanaan. Hal ini memungkinkan keterlibatan potensi keuangan domestik dan internasional tanpa membebani APBN maupun APBD.
Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo, memaparkan proses penyaluran dana yang akan melalui proposal, verifikasi, hingga evaluasi agar tepat sasaran. Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menekankan perlunya tata kelola yang akuntabel untuk menjaga stabilitas fiskal negara.
Operations Manager World Bank, Alanna L. Simpson, menambahkan bahwa tantangan global dalam pendanaan bencana bukan hanya soal anggaran, melainkan juga kesiapan penggunaannya. Ia menilai pengembangan tata kelola Pooling Fund Bencana di Indonesia sudah berada di jalur yang tepat dan berpotensi meningkatkan kesiapsiagaan di semua level, mulai individu hingga nasional.
(mc/ril)
