Mounture.com — Dalam dua dekade terakhir, Indonesia terus menghadapi tekanan besar terhadap kelestarian hutan tropisnya. Laporan terbaru menyebutkan bahwa pada tahun 2024, lebih dari 600 ribu hektare hutan alami mengalami degradasi.
Kehilangan ini tidak hanya memicu krisis keanekaragaman hayati, tetapi juga mengancam posisi strategis Indonesia dalam penanganan krisis iklim global.
Intan Widianti Kartika Putri, B2B Partnership Manager LindungHutan, mengatakan bahwa faktor-faktor seperti alih fungsi lahan, ekspansi industri ekstraktif, hingga kebakaran hutan yang diperparah oleh perubahan iklim, menjadi penyebab utama hilangnya tutupan hutan yang dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia ini.
Indonesia sebenarnya telah memperkenalkan berbagai skema kebijakan karbon, seperti perdagangan karbon, REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), dan pajak karbon.
Namun sayangnya, implementasi di lapangan masih terbentur tantangan besar, mulai dari persoalan teknis, hambatan politis, rendahnya literasi kebijakan di tingkat akar rumput, hingga minimnya keterlibatan sektor swasta.
BACA JUGA: Bukit Kanaga, Permata Tersembunyi di Taman Nasional Gunung Ciremai
Sebagai respons terhadap kompleksitas isu ini, LindungiHutan menerbitkan sebuah publikasi independen berjudul “Carbon Policy: Pemanfaatan dan Status Hutan di Indonesia”.
Buku elektronik ini membahas secara komprehensif seperti status terkini hutan Indonesia, penerapan kebijakan karbon di berbagai wilayah, tantangan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, dan potensi ekonomi hijau yang bisa dikembangkan dari sektor kehutanan
Publikasi ini menjadi sumber referensi penting bagi akademisi, aktivis lingkungan, praktisi kehutanan, hingga pemangku kebijakan. Ebook dapat diakses secara gratis melalui tautan: https://lynk.id/lindungihutan/Om4aqoE.
Hutan tropis bukan hanya lanskap alam semata. Ia merupakan infrastruktur ekologi vital yang menopang kehidupan masyarakat dan sistem iklim global.
Dalam konteks perubahan iklim, kebijakan karbon yang tepat dan adil menjadi salah satu alat strategis untuk menahan laju deforestasi dan memperkuat peran Indonesia dalam mitigasi emisi karbon.
Namun, tanpa pemahaman menyeluruh dan partisipasi lintas sektor, potensi kebijakan tersebut akan sulit diwujudkan secara maksimal. Publikasi seperti “Carbon Policy” diharapkan mampu memperluas diskursus publik tentang isu kehutanan dan memperkuat dorongan menuju transisi ekologis yang lebih adil dan berkelanjutan.
(mc/ril)
